radartasik.com, CIPEDES - Menyusul perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Kinerja Satgas Covid-19 di wilayah harus dioptimalkan. Terutama merespons warga yang jatuh sakit, dan belum bisa dipastikan terpapar Covid-19 atau belum.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Dodi Ferdiana. Ia mendapat laporan dari masyarakat ada salah seorang warga yang selama PPKM berlangsung terhimpit kesulitan. Jatuh sakit sekeluarga, kemudian tidak mendapat bantuan.
Menurut dia, Sabtu lalu (24/7/2021) ia mendapatkan informasi adanya warga terlantar di wilayah tersebut. Padahal, di hari Jumat (23/7/2021) Plt Wali Kota Tasikmalaya baru saja menyerahkan 77 paket sembako di kelurahan tersebut untuk mencukupi kebutuhan pokok warga yang sedang isoman.
Kemudian, ia berinisiatif memberikan bantuan sembako untuk keluarga Agus Ridwan tersebut, lantaran warga di RW 02 saja yang mendapat bantuan sembako.
“Saya prihatin dan langsung hubungi tim medis puskesmas setempat supaya dipastikan mereka sakit apa,” kata Dodi.
Warga sekitar rumah Agus pun, lanjut Dodi, sempat waswas. Karena selama beberapa pekan terakhir rumahnya nampak tidak ada aktivitas karena satu keluarga sedang sakit. Beruntung setelah adanya penjelasan dari tim medis, warga sekitar mulai lega. Apalagi hasil rapid antigen Agus dan keluarga menunjukkan hasil negatif Covid.
“Artinya pekerjaan rumah besar pemerintah bukan hanya pada penanganan kesehatan masalah Covid saja, tetapi lebih jauh adalah bagaimana mampu memahami keberlangsungan hidup masyarakat dalam kondisi ini,” papar politisi Gerindra tersebut.
“Mohon para lurah dan stakeholder terkait bisa responsif, kasus semacam ini bisa terjadi di wilayah mana saja. Satgas kelurahan sudah diberikan anggaran operasional untuk memantau warga, salah satunya urusan semacam ini,” tegas dia.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan menuturkan setiap kelurahan digelontorkan dana operasional Covid-19 sebesar Rp 10 juta. Anggaran tersebut bisa digunakan secara fleksibel, di samping operasional bagi tim satgas. Tatkala terjadi hal-hal bersifat darurat, kemudian tidak tercover dari dana tersebut bisa berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Kita kan harus cepat tanggap, kalau misalnya ada warga isolasi mandiri di suatu pemukiman, kemudian tak bisa ditangani Satgas Covid-19 Kelurahan, bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Ketika Dinas Sosial juga tidak bisa meng-handle, silakan ajukan lewat BTT,” papar Ivan, Minggu (11/7/2021).
Pihaknya mengapresiasi para satgas di setiap wilayah yang sejak awal tahun sudah menggencarkan tugasnya di lingkungan masing-masing. Meski secara operasional, dana itu baru dimulai pada Maret 2021, dan realisasinya anggaran belum bisa dilaksanakan sejak awal.
“Alhamdulillah, kita cek ke kecamatan dan kelurahan, para satgas sudah berkegiatan sesuai tupoksi masing-masing, mulai dari koordinasi, pelaporan sampai pengawasan, meski anggaran masih berproses tetapi kinerja sudah berjalan,” tuturnya. (igi)