radartasik.com, TAWANG — Direktur Perkumpulan Masyarakat Tanggap Donor Darah (Permatadora) H Murjani MM meminta RSUD dr Soekardjo lebih cekatan. Terutama dalam merespons pelayanan kebutuhan darah atau obat-obatan yang terkadang menjadi tanggungan pasien secara mandiri.
Seperti yang terjadi pada Rabu 21 Juli 2021, ia mendapati keluhan dari keluarga pasien asal Cigantang Kecamatan Mangkubumi. Dimana pasien membutuhkan darah ketika proses melahirkan, dengan kondisi yang tidak normal dan terpaksa harus dioperasi.
“Namun karena PMI Kota Tasikmalaya tidak ada kerja sama dengan RSUD maka KIS juga tidak bisa pakai dan harus membayar 360,000 untuk biaya tranfusi,” tuturnya kepada Radar, Jumat (23/7/2021).
Dia menjelaskan pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan warga tidak mampu, otomatis ketika pasien itu harus merogoh kocek kembali lantaran kebutuhan darah yang tersedia bisa didapatkan di lembaga luar RSUD.
Ia berharap adanya kerjasama rumah sakit dengan PMI, ketika UTD rumah sakit tidak bisa memenuhi kebutuhan darah. “Kasus seperti ini seharusnya kan bisa saja RSUD membayar dulu ke PMI selajutnya RSUD klaim ke BPJS. Dengan begitu masyarakat miskin tidak terbebani. Tapi alhamdulilah kasus kemarin malam ada orang yang bantu membayarkan warga tersebut,” katanya menceritakan.
Pihaknya pun melakukan pengecekan ke UTD, dan betul sudah satu pekan terakhir rumah sakit tidak bisa melaksanakan donor darah lantaran reagen-nya kosong. Reagen, pereaksi kimia, reaktan, merupakan esktraksi yang digunakan dalam mengecek atau mendeteksi darah.
“Reagen kosong itu, informasinya karena rumah sakit kembali menunggak pembayaran ke vendor penyedia, sehingga tidak bisa menyuplai barang sebelum rumah sakit melunasi tagihan,” kata Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya tersebut.
Murjani meminta rumah sakit bisa lebih bertanggungjawab terhadap pasien. Ketika peserta KIS yang juga harus mencari pendonor, juga harus membayar Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang sejatinya bisa gratis lantaran peserta KIS.
“Saya juga berharap SRUD memperbaiki tata kelola keuangan sehingga pendapatan pertahun seperti tahun 2020 sebanyak Rp 140 miliar, bisa untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Termasuk saya mendesak segera membayar uang masyarakat peserta BPJS yang membeli obat dulu sampai sebanyak Rp 1,3 miliar karena stok obat di RSUD tidak tersedia,” tegasnya.
Terpisah, Wakil Direktur RSUD dr Soekardjo H Deni Diyana mengatakan saat ini UTD sudah beroperasi kembali. Ia mengatakan sempat terjadi keterlambatan pendistribusian lantaran beberapa kendala termasuk PPKM Level 4 yang saat ini terjadi di beberapa daerah. “Memangnya tutup, tadi kita juga sudah cek dan beroperasi kembali,” singkatnya. (igi)