radartasik.com, TASIK - Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengAinginkan pemerintah lebih peduli terhadap sektor pendidikan. Selain memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana juga untuk kesejahteraan tenaga pendidik honorer.
”Pengabdian para guru honorer seperti guru yang statusnya ASN, namun pendapatan mereka (guru honorer, Red) masih sangat minim,” katanya kepada Radar, Minggu (20/6/2021).
“Bagaimana output dan outcome siswa ketika guru honorer mendapatkan gaji kurang layak. Untuk itu kita mendorong agar ribuan guru honorer di Kota Tasikmalaya dibantu pemerintah. Bisa menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” ujarnya.
Hasilnya, berkat dukungan elemen peduli pendidikan, kini Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah menganggarkan dana APBD 2021 sejumlah Rp 4 miliar.
“Bersyukur sudah ada anggaran dari pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar Rp 4 miliar. Itu tambahan untuk para guru honorer Rp 250.000 per orangnya,” katanya.
Dengan adanya itikad baik pemerintah itu, ia pun ingin adanya keadilan. Misalnya seperti di Kabupaten Kuningan pengabdian 0 hingga 5 tahun mendapatkan Rp 300.000, 10 tahun Rp 400.000 dan 10 tahun ke atas Rp 600.000.
“Pemberiannya tergantung Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Tetapi saya ingin usia lama pengabdian harus ada klasifikasinya seperti; 5 tahun ke bawah, 10 tahun dan 10 tahun ke atas seperti di Kabupaten Kuningan,” ujarnya. Tetapi, Dede pun menyayangkan, dana Rp 4 miliar ini belum bisa tersalurkan kepada guru honorer, karena belum adanya landasan hukumnya yaitu Peraturan Wali Kota Tasikmalaya (Perwalkot). “Makanya Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya mendorong agar pak Yusuf segera definitif (Wali Kota Tasikmalaya, Red) agar bisa menggarap Perwalkot-nya,” katanya. (riz)