Menteri PKP Minta APERSI Jaga Kualitas Rumah Subsidi demi Percepatan Program 3 Juta Rumah

RADARTASIK.COM - Upaya mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah dan para pengembang perumahan.

Dilansir dari laman pkp.go.id, komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.

Pertemuan itu membahas berbagai langkah strategis untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah juga mendorong penguatan kolaborasi agar pembangunan rumah subsidi semakin berkualitas, terjangkau, dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar Sirait meminta APERSI mempertahankan komitmen dalam menyediakan hunian bersubsidi bagi masyarakat.

"Saya berharap banyak dari APERSI terutama untuk rumah subsidi, jadi tolong dipertahankan jumlah dan kualitasnya untuk rakyat karena kepercayaan melahirkan reputasi dan nama baik dalam penyediaan perumahan," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menteri PKP juga meminta APERSI ikut mengawal pelaksanaan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

APERSI diharapkan segera melaporkan kepada Kementerian PKP apabila masih terdapat pemerintah daerah yang belum menerapkan kebijakan tersebut.

Kolaborasi Pemerintah dan Pengembang Terus Diperkuat

Pertemuan itu juga membahas implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian PKP.

APERSI berharap seluruh kebijakan dalam SKB tersebut dapat diterapkan secara optimal di daerah untuk mempercepat pembangunan perumahan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, APERSI menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas berbagai solusi terhadap persoalan pembiayaan perumahan.

Salah satu perhatian yang disampaikan berkaitan dengan penyelesaian kendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan yang selama ini menjadi hambatan sebagian masyarakat memperoleh pembiayaan rumah.

APERSI juga mengundang Menteri PKP menghadiri pelantikan pengurus yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Juli 2026 di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta.

Organisasi tersebut turut mengajukan dukungan narasumber dari Kementerian PKP untuk mengisi sesi diskusi mengenai perkembangan sektor perumahan nasional.

Sumber: