Dominasi Belanja ASN Bisa Hambat Pembangunan, Warga Tasikmalaya Terancam Minim Layanan

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan.

Sebagian besar dana habis untuk belanja aparatur dan DPRD, sementara alokasi pembangunan masyarakat semakin terhimpit.

Kabupaten Tasikmalaya mencatat belanja gaji dan tunjangan DPRD terbesar Rp35,91 miliar, sedangkan Garut memiliki beban belanja ASN tertinggi Rp643,16 miliar. 

Kondisi ini membuat ruang untuk pembangunan fasilitas publik seperti jalan, sekolah, dan pelayanan kesehatan semakin terbatas.

BACA JUGA:Lowongan Kerja Damri untuk Lulusan SMA/SMK, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

“Jika mayoritas PAD hanya untuk gaji pegawai, masyarakat yang dikorbankan karena pembangunan jadi minim,” kata Nandang Suherman, pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif.

Meski PAD Kota Tasikmalaya lebih kecil dibanding Garut dan Kabupaten Tasikmalaya, beban belanja pegawainya lebih ringan. 

Hal ini memberi ruang fiskal bersih yang relatif lebih longgar untuk pembangunan.

“Kota Tasikmalaya bisa memanfaatkan momentum ini untuk fokus pada program pro-rakyat, karena beban rutinnya lebih rendah,” terang Nandang.

BACA JUGA:Pendataan PKH Harus Akurat, Pemkot Tasikmalaya Fokus Pengentasan Kemiskinan

Nandang menilai reformasi belanja menjadi kunci agar APBD benar-benar berpihak pada rakyat.

“Jika ada keberanian menekan TPP ASN, dana itu bisa dipakai untuk beasiswa ribuan mahasiswa atau membangun ruang kelas baru,” tegasnya.

Menurutnya, tanpa keberanian itu, APBD hanya menjadi anggaran rutin yang lebih mengutamakan kenyamanan birokrasi ketimbang kepentingan masyarakat.

Sumber: